Blangko KTP Langka, DPRD Minta Disdukcapil Proaktif ke Kemendagri

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. KTP digunakan sebagai identitas diri yang sah dan diperlukan dalam berbagai transaksi administrasi maupun kegiatan sehari-hari. Namun, belakangan ini masyarakat di beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan dalam pembuatan KTP dikarenakan kelangkaan blangko KTP.

Salah satu daerah yang mengalami masalah kelangkaan blangko KTP adalah Kabupaten Langka. DPRD Kabupaten Langka pun angkat bicara terkait masalah ini dan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk proaktif mengatasi permasalahan ini dengan mengajukan permintaan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengirimkan pasokan blangko KTP yang cukup.

DPRD Kabupaten Langka menegaskan bahwa kelangkaan blangko KTP ini dapat menghambat berbagai kegiatan administrasi masyarakat dan dapat menjadi kendala dalam berbagai proses pelayanan publik. Oleh karena itu, mereka meminta agar Disdukcapil segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kementerian Dalam Negeri pun diharapkan dapat memberikan respons yang cepat terhadap permintaan dari DPRD Kabupaten Langka ini. Pasokan blangko KTP yang cukup harus segera dikirimkan ke daerah tersebut agar proses pembuatan KTP dapat berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kelangkaan bahan baku.

Masalah kelangkaan blangko KTP bukan hanya terjadi di Kabupaten Langka, namun juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendagri perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pasokan blangko KTP mencukupi di seluruh Indonesia.

Dengan adanya langkah proaktif dari DPRD Kabupaten Langka dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan masalah kelangkaan blangko KTP dapat segera teratasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. KTP merupakan dokumen penting bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu keberadaan blangko KTP yang cukup harus dijamin oleh pemerintah untuk memudahkan proses administrasi dan pelayanan publik.